Langsung ke konten utama

 Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur

 

Pendahuluan

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan suatu wilayah. Secara umum, ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan saat PDB (untuk tingkat negara) atau PDRB (untuk tingkat provinsi) mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.  Dalam teori klasik disebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi-nya semakin sejahtera pula masyarakat

Namun pada praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Lincoln(1990) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya memberikan sedikit manfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena terjadi trade off antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Tanpa adanya pemerataan distribusi pendapatan, jurang ketimpangan akan semakin lebar.

Ketimpangan juga terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang tersedia, kemampuan pembangunan, lokasi geografis, perbedaan infrastruktur ataupun Karena terdapat prioritas pembangunan yang menomor satukan wilayah tertentu. Dan sebab-sebab lain

terdapat berbagai indikator yang bisa digunakan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan tersebut, seperti PDRB per kapita yang mengukur rata-rata pendapatan individu di suatu wilayah, indeks gini yang mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dan indeks Williamson yang secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah.

Dan provinsi jawa timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak lepas dari masalah ketimpangan tersebut. Sehingga perlu diadakan pemerataan dan pengentasan kemiskinan demi mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi.

 

Gambaran Umum Jawa Timur

Kondisi geografis

Secara Geografis, Provinsi Jawa Timur Terlerak diantara 111°0' – 114°4' Bujur Timur dan 7°12' – 8°48' Lintang Selatan , dengan luas wilayah sebesar 47.963 km2. Jawa timur sendiri memiliki dua bagian utama, yaitu jawa timur daratan dan pulau Madura. Jawa timur daratan sendiri memiliki luas sebesar 42.541 km2, atau 88,70% dari luas keseluruhan, sementara pulau Madura sendiri memiliki luas sebesar 5.422 km2 , atau 11,30% persen dari luas keseluruhan.

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi, menjadikannya provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil ), sebagai berikut :

1.      Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kkab. Blitar, dan Kab. Nganjuk.

2.      Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan.

3.      Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.

4.      Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarajo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep.  

Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 15%.

Demografi

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 jumlah penduduk di Provinsi Jawa timur sebanyak 40.878.789 Jiwa. Dengan Penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 65 tahun tercatat sebesar 28.667.846 ribu orang atau sekitar 70,13%.  Penduduk usia 0-14 berjumlah 8.646.330 jiwa atau 21,15% dan penduduk di atas 65 tahun berjumlah 3.564.613 atau 8,72%.

kelompok umur

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki + Perempuan

2020

2021

2020

2021

2020

2021

0-4

1.438.430

1.427.326

1.373.518

1.362.694

2.811.948

2.790.020

5-9

1.499.156

1.486.492

1.434.146

1.424.729

2.933.302

2.911.221

10-14

1.521.143

1.514.057

1.434.785

1.431.032

2.955.928

2.945.089

15-19

1.551.061

1.538.191

1.469.867

1.455.596

3.020.928

2.993.787

20-24

1.591.142

1.576.373

1.521.923

1.506.642

3.113.065

3.083.015

25-29

1.593.267

1.587.306

1.544.739

1.533.985

3.138.006

3.121.291

30-34

1.585.498

1.582.904

1.564.312

1.557.803

3.149.810

3.140.707

35-39

1.555.558

1.554.349

1.558.255

1.553.305

3.113.813

3.107.654

40-44

1.539.507

1.542.168

1.571.149

1.569.852

3.110.656

3.112.020

45-49

1.443.591

1.458.732

1.487.121

1.501.890

2.930.712

2.960.622

50-54

1.334.131

1.351.656

1.384.373

1.402.898

2.718.504

2.754.554

55-59

1.152.450

1.178.966

1.201.876

1.233.457

2.354.326

2.412.423

60-64

941.460

968.655

979.252

1.013.118

1.920.712

1.981.773

65+

1.545.198

1.627.105

1.848.788

1.937.508

3.393.986

3.564.613

Jumlah

20.291.592

20.394.280

20.374.104

20.484.509

40.665.696

40.878.789

 

Pada periode 2020-2021, terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,52%. Atau penambahan 213.093 jiwa dari jumlah awal pada tahun 2020 sebesar 40.665.696 jiwa. Pada tahun 2021, kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur adalah kabupaten malang dengan jumlah penduduk sebesar 2.668.296 jiwa, sedangkan kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kota surabaya dengan jumlah penduduk sebesar 2.880.284 jiwa.

 

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki + Perempuan

2021

2021

2021

Kabupaten Pacitan

295.163

293.945

589.108

Kabupaten Ponorogo

477.428

478.411

955.839

Kabupaten Trenggalek

369.196

365.692

734.888

Kabupaten Tulungagung

548.563

548.025

1.096.588

Kabupaten Blitar

620.060

610.953

1.231.013

Kabupaten Kediri

830.315

814.085

1.644.400

Kabupaten Malang

1.344.541

1.323.755

2.668.296

Kabupaten Lumajang

557.352

569.742

1.127.094

Kabupaten Jember

1.271.535

1.278.825

2.550.360

Kabupaten Banyuwangi

860.245

858.217

1.718.462

Kabupaten Bondowoso

383.325

395.200

778.525

Kabupaten Situbondo

337.859

350.478

688.337

Kabupaten Probolinggo

570.237

585.657

1.155.894

Kabupaten Pasuruan

806.505

805.300

1.611.805

Kabupaten Sidoarjo

1.052.978

1.038.952

2.091.930

Kabupaten Mojokerto

566.019

559.503

1.125.522

Kabupaten Jombang

668.443

657.471

1.325.914

Kabupaten Nganjuk

558.087

551.596

1.109.683

Kabupaten Madiun

371.712

378.431

750.143

Kabupaten Magetan

331.598

342.535

674.133

Kabupaten Ngawi

433.525

439.821

873.346

Kabupaten Bojonegoro

656.564

651.038

1.307.602

Kabupaten Tuban

600.785

602.342

1.203.127

Kabupaten Lamongan

678.500

677.527

1.356.027

Kabupaten Gresik

664.874

655.696

1.320.570

Kabupaten Bangkalan

528.275

543.437

1.071.712

Kabupaten Sampang

484.721

491.299

976.020

Kabupaten Pamekasan

418.577

434.930

853.507

Kabupaten Sumenep

545.236

584.586

1.129.822

Kota Kediri

144.174

143.788

287.962

Kota Blitar

74.811

75.560

150.371

Kota Malang

420.383

424.550

844.933

Kota Probolinggo

119.577

121.625

241.202

Kota Pasuruan

104.788

104.740

209.528

Kota Mojokerto

66.089

67.183

133.272

Kota Madiun

96.277

100.640

196.917

Kota Surabaya

1.427.872

1.452.412

2.880.284

Kota Batu

108.091

106.562

214.653

Jawa Timur

20.394.280

20.484.509

40.878.789

 

Jumlah angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15-64 tahun) Yang sudah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, terkecuali yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi, pada Agustus 2021 tercatat sebesar 22,32 juta jiwa, bertambah 55,03 ribu jiwa dibandingkan Agustus 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 berada di angka 5,74%, turun 0,10% jika dibandingkan kondisi Agustus 2020. TPT di Jatim pada Agustus 2021 lebih rendah 0.75 poin dibandingkan TPT Nasional pada Agustus 2021 yang ada di tingkat 6,49%. Meskibun demikian, tingkat pengangguran terbuka tersebut masih tidak memenuhi target yang tercantum dalam RKPD Jatim tahun 2021 dengan target TPT dalam kisaran 4,01% -3,96 %.

Ekonomi

Untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah, lumrah digunakan data PDRB dan PDRB per kapita dari daerah tersebut sebagai indikator awal. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun. Sementara itu PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin tinggi PDRB per kapita di suatu wilayah, diharapkan semakin tinggi pula kesejahteraannya.

Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota

PDRB Dalam Miliar Rupiah

PDRB Per Kapita Dalam Rupiah

2020

2021

2020

2021

Pacitan

15.785

16.381

26.931.805

27.806.446

Ponorogo

20.513

21.350

21.608.144

22.336.398

Trenggalek

18.314

19.198

25.049.068

26.123.709

Tulungagung

38.226

40.166

35.076.965

36.628.159

Blitar

36.024

37.819

29.437.505

30.721.853

Kediri

40.626

42.690

24.843.239

25.960.837

Malang

102.027

107.036

38.436.240

40.113.990

Lumajang

32.062

33.678

28.645.943

29.880.383

Jember

76.040

81.068

29.975.610

31.786.885

Banyuwangi

81.102

85.916

47.480.437

49.995.868

Bondowoso

19.935

21.052

25.684.435

27.040.879

Situbondo

20.041

21.200

29.215.691

30.798.867

Probolinggo

33.721

35.605

29.258.063

30.802.998

Pasuruan

145.592

157.150

90.656.793

97.499.387

Sidoarjo

197.240

210.643

94.699.398

100.693.140

Mojokerto

81.940

87.261

73.212.421

77.529.360

Jombang

39.870

41.747

30.248.956

31.485.451

Nganjuk

26.601

28.053

24.097.248

25.280.193

Madiun

18.917

19.760

25.414.120

26.341.644

Magetan

18.771

19.587

27.982.505

29.055.097

Ngawi

20.271

20.814

23.298.474

23.832.479

Bojonegoro

70.258

83.439

53.976.729

63.810.701

Tuban

62.323

65.901

52.022.016

54.774.766

Lamongan

39.169

41.042

29.140.024

30.266.359

Gresik

134.268

144.435

102.399.683

109.373.225

Bangkalan

23.290

24.664

21.963.886

23.013.645

Sampang

19.842

20.591

20.462.125

21.096.904

Pamekasan

16.793

17.659

19.755.146

20.689.930

Sumenep

32.750

35.187

29.125.713

31.143.844

Kota Kediri

132.406

141.467

461.673.106

491.269.681

Kota Blitar

6.708

7.113

44.975.159

47.303.004

Kota Malang

72.163

76.617

85.520.437

90.678.196

Kota Probolinggo

11.074

11.699

46.209.248

48.502.915

Kota Pasuruan

8.047

8.491

38.686.384

40.524.417

Kota Mojokerto

6.588

6.935

49.745.534

52.036.437

Kota Madiun

13.769

14.699

70.546.945

74.645.663

Kota Surabaya

554.509

590.228

192.918.728

204.920.070

Kota Batu

15.916

16.841

74.706.871

78.456.858

Jawa Timur

2.303.505

2.455.200

56.644.918

60.060.488

 

PDRB Jawa timur pada tahun 2021 berada diangka Rp2.455,200 Triliun, mengalami kenaikan Rp151,695 Triliun atau sekitar 6,5% dibandingkan tahun 2020 dengan total PDRB sebesar 2.303,505 Triliun. PDRB jawa timur tersebut menyumbang hingga 15% untuk PDB Indonesia

Sementara itu, PDRB per kapita Jawa timur pada tahun 2021 berada diangka Rp60.060.488, mengalami kenaikan Rp3.415.570 atau sekitar 6% dibandingkan tahun 2020 dengan total PDRB per kapita sebesar. Rp56.644.918. masih dibawah PDB per kapita Indonesia yang ada di angka Rp62,24 Juta.

Dari data tersebut, Kabupaten/kota dengan PDRB terbesar pada 2021 diraih oleh Surabaya,  dengan jumlah sebesar Rp590,228 Triliun atau 24% dari PDRB jawa timur. Sementara itu, PDRB per kapita tertinggi diperoleh oleh kota Kediri dengan total Rp491.269.681. dan PDRB terendah diperoleh oleh kabupaten pamekasan dengan total Rp20.689.930. artinya terdapat selisih hingga Rp470.579.751

Sementara itu tingkat Inflasi Provinsi Jawa Timur, yang menggambarkan kenaikan harga barang secara umum. Selama perode 2017-2021 cenderung stabil dibawah 3 % dengan kategori rendah

 

Pembahasan

Berdasarkan Studi yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF) tingkat ketimpangan yang tinggi akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan memicu terjadinya konflik sosial. Hal tersebut pada ahirnya bisa menurunkan tingkat investasi dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemerataan merupakan tujuan pembangunan yang harus direalisasikan

Ketimpangan sendiri bisa dibagi menjadi 2 yaitu ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah karena proses dari pembangunan, perbedaan sumber daya dan infrastruktur dan sebagainya. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan Gini Rasio. Sedangkan ketimpangan wilayah dapat diukur dengan pendapatan per kapita dan Indeks williamson


Ketimpangan Pendapat

Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya selisih antara pendapatan masyarakat satu dengan masyarakat lainya. Semakin besar selisih tersebut, semakin tinggi potensi terjadinya konflik yang dilatar belakangi ketimpangan pendapatan.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan, digunakan indikator gini ratio. Gini ratio merupakan suatu alat untuk mendeteksi ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang ditandai dengan nilai yang berkisar antara 1-0. Bila Gini Rasio 0, maka setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Bila Gini Rasio 1. Maka 1 individu menguasai seluruh pendapatan

Menurut Michael todaro, gini rasio bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Gini rasio terletak antara 0,50-0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.

b. Sedangkan apabila nilai terletak antara 0,36-0,49 menunjukkan kesenjangan sedang

c. Sementara apabila terletak diantara 0,20-0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

 

Tahun

2018

2019

2020

2021

2022

Gini Ratio

0.379

0.370

0.366

0.374

0.371

Selama periode 2018-2022, gini rasio dari jawa timur walaupun masih fluktuatif, cenderung mengalami penurunan, dari 0,379 pada 2018 menuju 0,371 di 2022. Angka gini ratio jawa timur tersebut masih dibawah angka gini rasio nasional

Pada tahun 2018, angka gini rasio jawa timur sebesar 0.379, sementara angka gini rasio Indonesia berada di tingkat 0,384. Lalu pada tahun 2019, angka gini ratio jawa timur mengalami penurunan sebesar 0.009 poin menjadi 0.370, sementara gini rasio Indonesia berada di tingkat 0.376. pada tahun 2020, angka gini ratio jawa timur kembali turun menjadi 0.366, sementara gini rasio Indonesia tetap berada di tingkat 0.376. namun pada tahun 2021, saat ekonomi dunia terguncang oleh covid-19, gini ratio jawa timur kembali mengalami kenaikan menjadi 0.374, begitu juga dengan gini ratio Indonesia yang naik menjadi 0.379. barulah pada tahun 2022 gini rasio jawa timur kembali turun ke angka 0.371.

Dengan rata rata gini ratio pada 2018-2022 mencapai 0.372, jawa timur dikategorikan sebagai provinsi dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang sedang, hasil tersebut masih menunjukkan bahwa hasil pembangunan masih belum bisa dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat di Provinsi Jawa timur, sehingga masih perlu dilakukan upaya pemerataan agar ketimpangan pendapatan tersebut terus mengalami penurunan

 

Ketimpangan wilayah

Perbedaan sumber daya, karakteristik wilayah, akumulasi modal, kebijakan pembangunan dan lain sebagainya akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan tersebut dapat dianalisis melalui indeks Williamson yang menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Indeks Williamson sendiri dapat diukur menggunakan formula sebagai berikut :

Jika nilai IW menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar dan Jika nilai IW mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil. Dimana :

·        Ketimpangan dikatakan tinggi jika IW > 0.5

·        Ketimpangan dikatakan sedang jika IW antara 0,35 - 0,5

·        Ketimpangan dikatakan rendah jika IW < 0,35

Berikut ini merupakan data PDRB per kapita kabupaten/kota di provinsi jawa timur

Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota

PDRB Per Kapita

2020

2021

Pacitan

26.931.805

27.806.446

Ponorogo

21.608.144

22.336.398

Trenggalek

25.049.068

26.123.709

Tulungagung

35.076.965

36.628.159

Blitar

29.437.505

30.721.853

Kediri

24.843.239

25.960.837

Malang

38.436.240

40.113.990

Lumajang

28.645.943

29.880.383

Jember

29.975.610

31.786.885

Banyuwangi

47.480.437

49.995.868

Bondowoso

25.684.435

27.040.879

Situbondo

29.215.691

30.798.867

Probolinggo

29.258.063

30.802.998

Pasuruan

90.656.793

97.499.387

Sidoarjo

94.699.398

100.693.140

Mojokerto

73.212.421

77.529.360

Jombang

30.248.956

31.485.451

Nganjuk

24.097.248

25.280.193

Madiun

25.414.120

26.341.644

Magetan

27.982.505

29.055.097

Ngawi

23.298.474

23.832.479

Bojonegoro

53.976.729

63.810.701

Tuban

52.022.016

54.774.766

Lamongan

29.140.024

30.266.359

Gresik

102.399.683

109.373.225

Bangkalan

21.963.886

23.013.645

Sampang

20.462.125

21.096.904

Pamekasan

19.755.146

20.689.930

Sumenep

29.125.713

31.143.844

Kota Kediri

461.673.106

491.269.681

Kota Blitar

44.975.159

47.303.004

Kota Malang

85.520.437

90.678.196

Kota Probolinggo

46.209.248

48.502.915

Kota Pasuruan

38.686.384

40.524.417

Kota Mojokerto

49.745.534

52.036.437

Kota Madiun

70.546.945

74.645.663

Kota Surabaya

192.918.728

204.920.070

Kota Batu

74.706.871

78.456.858

Jawa Timur

56.644.918

60.060.488

 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan pendapatan antar wilayah yang signifikan di jawa timur, dimana pada 2021 PDRB per kapita tertinggi diperoleh oleh kota Kediri dengan total Rp491.269.681. dan PDRB terendah diperoleh oleh kabupaten pamekasan dengan total Rp20.689.930. artinya terdapat selisih hingga Rp470.579.751, dengan kata lain PDRB per kapita Kediri adalah 23,7 kali lipat PDRB per kapita pamekasan.

Dari data tersebut terlihat beberapa kota yang PDRB per kapitanya sendiri sangat jauh di atas rata rata PDRB per kapita Jawa timur yang pada 2021 berada di angka Rp60.060.488. yang paling ekstrim adalah kota Kediri dengan total Rp491.269.681. juga kota kota lain seperti kota Surabaya dengan Rp204.920.070 , Kota Gresik dengan Rp109.373.225, sidoarjo dengan Rp100.693.140, pasuruan dengan Rp97.499.387 dan Kota Malang dengan Rp90.678.196

 

Tredapat pula beberapa kota/kabupaten yang PDRB per kapitanya jauh di bawah rata rata provinsi. Seperti bangkalan, sampan, pamekasan, ngawi dan lain lain. Yang masing masing pdrbnya kurang dari Rp25.000.000. atau tidak sampi setengah dari rata rata provinsi.

Sementara itu untuk data indeks Williamson jawa timur sebagai berikut

Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

indeks williamson

0.93

0.94

0.94

0.95

0.97

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa ketimpangan di jawa timur pada periode 2016-2020 berada di kategori tinggi. Dengan tren indeks Williamson yang cenderung naik setiap tahunnya, mulai dari 0.93 pada 2016 hingga 0,97 pada 2020 dengan rata rata mencapai 0,946. Perlu diingat bahwa value maksimum indeks Williamson adalah 1. Sehingga hasil tersebut menujukkan adanya kegagalan dalam melakukan pemerataan pembangunan di jawa timur.

Ketimpangan wilayah di jawa timur bisa dipahami sebagai pengaruh kebijakan pembangunan yang fokus ke pusat-pusat pertumbuhan. Perkembangan pusat pertumbuhan diharapkan dapat memberikan trickle down effect ke wilayah sekitarnya dan melakukan distribusi pendapatan. Namun yang terjadi justru pusat pertumbuhan yang menyerap sumber daya dari wilayah sekitarnya. Sehingga pusat pertumbuhan terus berkembang namun wilayah sekitarnya terhambat.

Wilayah seperti Surabaya yang merupakan pusat perekonomian, industri dan pemerintahan di jawa timur, beserta kota kota satelitnya seperti pasuruan, sidoarjo dan gresik menyerap tenaga kerja produktif dan investasi dari wilayah sekitar, seperti lamongan, sumenep, pamekasan dan sampang. Sehingga hasil produksi mereka jauh di atas rata rata 

Hal yang sama juga terjadi pada kota Kediri, namun dalam taraf yang lebih ekstrim. Dimana kota Kediri adalah kota dengan PDRB per kapita terbesar di Indonesia. Hal tersebut terjadi salah satunya karena Kediri merupakan merupakan pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok di Indonesia. Di kota ini, perusahaan rokok terbesar dan tertua di Indonesia berdiri yaitu PT gudang garam. Factor lainnya adalah jumlah penduduk kota Kediri yang cenderung sedikit, sehingga PDRB per kapita bisa semakin tinggi.

Kabupaten dan kota lain yang bukan merupakan pusat pertumbuhan akan sulit berkembang. Karena sekali lagi, sumber daya dan potensi penanaman modal mereka diserap oleh pusat pertumbuhan. Sehingga jika tidak ada tindakan yang diambil. Kondisi ketimpangan tersebut akan semakin parah

 

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1.  pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tanpa adanya pemerataan distribusi pendapatan, jurang ketimpangan akan semakin lebar.

2.   Gini rasio Provinsi Maluku sebesar 0.371 pada periode 2022. Yang artinya ketimpangan pendapatan di jawa timur masih dalam kategori ketimpangan sedang.

3.   Indeks Williamson jawa timur dari tahun 2016-2020 mengalami tren kenaikan dengan rata-rata indeks pertahun mencapai 0,946 yang artinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di jawa timur berkategori tinggi

Saran

1. Konsolidasi antar daerah atau Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi dengan membuat perencanaan pembangunan terstruktur untuk meminimalisir ketimpangan

Membangun konektivitas ekonomi antar daerah dengan pembangunan infrastruktur dan sarana informasi yang seimbang. Konektivitas ini akan menyebabkan transfer sumber daya alam dan tenaga kerja akan lebih efisien.

3.   Pemerintah Daerah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai dan mengembangkan sektor potensi yang ada pada daerah tertinggal, sehingga dapat menjadi penggerak perekonomian.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

  Aku Menunggu Azza Mumtaza X IPS 1   Aku menunggu. Langkah-langkah berderap. Menanti dengan harap.   Aku menunggu. Samar kabut  hitam. Berkutat jalan malam.   Aku menunggu. Wahai buana. Sudilah menerima hamba.   Aku menunggu. Lengsernya mahkota. Bangkitnya manusia. Hapusnya derita. Agaknya itu nyata.   Aku terus menunggu. Katanya, badai kan berlalu.

Sejarah Hindhu Budha di Nusantara

  Sejarah Hindhu Budha di Nusantara 1. Hipotesis Brahmana oleh J.C. Van Leur.  Hipotesis brahmana mengungkapkan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia ialah golongan brahmana. Para brahmana datang ke Nusantara diundang oleh penguasa Nusantara untuk menobatkan menjadi raja dengan upacara Hindu (abhiseka = penobatan). Selain itu, kaum brahmana juga memimpin upacara-upacara keagamaan dan mengajarkan ilmu pengetahuan.  Hipotesis ini memiliki kelemahan, yaitu di India ada peraturan bahwa brahmana tidak boleh keluar dari negerinya. Jadi, tidak mungkin mereka dapat menyiarkan agama ke Indonesia.  2. Hipotesis Waisya oleh N.J. Krom  Menurut hipotesis ini, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang, mengingat bahwa sejak tahun 500 SM, Nusantara telah menjadi jalur perdagangan antara India dan Cina. Dalam perjalanan perdagangan inilah diperkirakan para pedagang India itu singgah di Indonesia dan menyebarkan agama Hindu.  Kelem...
  Hikayat Raja Balad Pada zaman dahulu, terdapat seorang raja bernama Balad, dia memiliki permaisuri bernama Irah,dan anak bernama Jawir, juga seorang perdana menteri yang terkenal sholeh dan rajin beribadah yang bernama Ilad. Pada suatu malam, sang raja bermimpi buruk, ia bermimpi buruk 8 kali dalam 1 malam. Sang raja pun sangat ketakutan karena mimpi itu. Siangnya, Raja Balad mengundang para brahmana untuk menafsirkan mimpinya. Setelah raja menceritakan mimpinya, para brahmana pun meminta maaf karena tidak mengetahui apa tafsir mimpi Raja Balad, “Maafkan hamba tuanku, sungguh itu mimpi yang sulit untuk ditafsirkan, tolong berikan kami waktu tambahan selama tujuh hari agar kami bisa memeriksa semua pengetahuan, buku-buku kuno yang kami punya untuk menafsirkan mimpi baginda ” “Baiklah, ku beri kalian waktu selama tujuh hari”. Jawab sang raja Setelah itu para brahmana pun memohon izin, pamit kembali ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah, merekapun bermusyawarah. “Sekara...